Materi PKN Kelas VIII/8 SMP/MTS Semester 1/2 Lengkap Terbaru

Dibawah ini saya akan bagikan rangkuman lengkap materi pelajaran pkn untuk kelas 8 lengkap dari semester 1 dan 2 untuk SMP/Mts. Semoga rangkuman materi ini dapat memberikan manfaat atau sekedar menambah wawasan para pelajar/pembaca sekalian, langsung disimak aja rangkuman dibawah ini.
Materi PKN Kelas VIII/8 Lengkap
Bab 1 Nilai-Nilai Pancasila
  • Ideologi berasal dari kata “idea”, yang artinya pemikiran, konsep, atau gagasan dan “logos” yang artinya pengetahuan. Secara sederhana, ideologi berarti ilmu mengenai pemikiran, ide-ide, keyakinan, atau gagasan.
  • Pandangan hidup suatu bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki diyakini kebenarannya, dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. 
  • Nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup ber masyarakat, berbangsa, dan ber-negara untuk mencapai tujuan nasional sebaga imana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
  • Pancasila secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Pantja yang artinya lima dan syila yang artinya batu sendi atau alas dasar. Syila juga dapat diartikan peraturan tingkah laku yang penting atau baik. Pancasila diartikan sebagai lima peraturan tingkah laku yang penting atau baik.
  • Alasan bangsa Indonesia memilih ideologi Pancasila, yaitu:
    a. ideologi yang ada di dunia memiliki banyak kekurangan;
    b. ideologi Pancasila banyak mengandung budaya bangsa Indonesia yang luhur.
  • Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila sebagai sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara beserta unsur-unsurnya.
  • Di samping itu, Pancasila juga memiliki kekuatan mengikat secara hukum, baik tertulis ataupun hukum dasar tidak tertulis dalam praktek penyelenggaraan negara.
  • Pancasila merupakan sarana yang sangat ampuh untuk mempersatukan keanekaragaman Bangsa Indonesia.
  • Ideologi disebut sebagai Philosofische Grondslag atau Weltanschaauung, yaitu konsensus warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin dicapai dalam pembentukan satu negara.
  • Pancasila sebagai ideologi Negara adalah suatu cita-cita yang akan dan ingin dicapai meliputi nilai-nilai yang menjadi pedoman dan dasar negara serta kehidupannya.
  • Pancasila sebagai ideologi negara bertujuan segala sesuatu dalam bidang pemerintahan dan semua kehidupan kenegaraan haruslah dilandasi dengan Pancasila.
  • Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
  • Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian Bangsa Indonesia.
  • Nilai-nilai Pancasila memiliki dua sifat yaitu sifat objektif dan subjektif
  • Pancasila bersifat terbuka artinya ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang aktual, dinamis, dan senantiasa dapat dikembangkan atau menerima pemikiran-pemikiran baru sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa.
  • Pancasila bersifat tertutup artinya nilai-nilai dasar Pancasila tidak dapat diubah atau diganti oleh nilai dasar lain karena sudah menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia.
Bab 2 Konstitusi
  • Konstitusi berasal dari bahasa Latin, yaitu constitution. Konstitusi pada saat ini diartikan sebagai keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
  • Suatu konstitusi yang mudah mengikuti perkembangan zaman biasanya mengatur hal-hal yang pokok dalam bernegara, sebab peraturan yang lebih lanjut atau yang bersifat khusus biasanya diatur oleh peraturan lebih rendah yang lebih mudah membuatnya.
  • Sejak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang bangsa Indonesia telah memberlakukan tiga macam Undang-Undang
  • Dasar dalam empat periode, yaitu sebagai berikut.
    a. Periode UUD 1945 (18 Agustus 1945–27 Desember 1949).
    b. Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949–17 Agustus 1950).
    c. Periode UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950–5 Juli 1959).
    d. Periode UUD 1945 (5 Juli 1959–Sekarang).
  • Konstitusi atau UUD yang pernah dan  sedang berlaku di Indonesia mengatur dan menentukan suatu bentuk dan sistem ketatanegaraan yang harus dilaksanakan. Ketentuan konstitusi tersebut menimbulkan konsekuensi dalam kehidupan kenegaraan.
  • Sejak tahun 1999 MPR telah melaksana kan perubahan UUD 1945 sebanyak empat kali. Setelah perubahan, UUD 1945 terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan.
Bab 3 Perundang-Undangan Nasional
  • Peraturan perundang-undangan ialah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.
  • Perundang-undangan merupakan proses pembuatan peraturan negara yang diawali dengan perencanaan/rancangan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan peraturan.
  • Tata urutan perundang-undangan nasional menurut UU RI Nomor 10 Tahun 2004 ialah:
    a. UUD 1945
    b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
    c. Peraturan Pemerintah
    d. Peraturan Presiden
    e. Peraturan Daerah
  • Para pembentuk peraturan perundang-undangan nasional terdiri dari:
    a. MPR
    b. DPR
    c. Presiden dan para pembantunya
    d. Lembaga-lembaga negara lainnya (Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, Bank Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung).
  • Kekuasaan legislatif MPR sesuai pasal 3 ayat (1) UUD 1945 ialah mengubah dan menetapkan UUD. Perubahan UUD ditentukan dalam UUD 1945 pasal 37.
  • Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang sesuai UUD 1945 pasal 20. Setiap RUU dibahas oleh DPR bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika tidak mendapat persetujuan bersama, maka RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
  • Tata cara penyelesaian RUU merupakan bagian dari materi Peraturan Presiden No.68 Tahun 2005. Peraturan Presiden ini berisi tentang tata cara mempersiapkan RUU, rancangan Peraturan Pemerintah pengganti UU, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden. Juga merupakan pelaksanaan pasal 18 ayat (3) dan pasal 24 UU No.10 Tahun 2004. (UU-P3)
  • Proses penyelesaian RUU meliputi perancangan oleh presiden maupun DPR. Juga pembahasan bersama oleh institusi DPR RI berhadapan dengan pemerintah atau DPR. Prosedur pembentukan RUU dapat diusulkan oleh DPR maupun Pemerintah.
  • DPD sebagai pembentuk UU untuk materi yang berkaitan dengan otonom daerah. DPD mengajukan RUU kepada DPR untuk dibahas bersama, sebelum oleh DPR dibahas dulu bersama presiden.
  • Lembaga lain pembentuk UU misalnya BPK, KPU misalnya mengadakan pemilu (UU No.12/2003), Bank Indonesia membuat peraturan Bank Indonesia (UU RI No.23 Tahun 1999), Mahkamah Agung membuat Peraturan MA dan Mahkamah Konstitusi membuat Peraturan MK.
  • DPRD berwenang membentuk peraturan daerah (perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
  • Tata cara pembentukan peraturan daerah (perda) meliputi tahap-tahap:
    a. Persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda).
    b. Pembahasan rancangan perda.
    c. Penarikan kembali rancangan perda.
    d. Penetapan raperda menjadi perda.
  • Contoh pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan:
    a. Kontrol sosial terhadap UU.
    b. Bersikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat.
    c. Mematuhi peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga, masyarakat dan negara.
  • Contoh penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan adalah korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi.
  • Korupsi harus diberantas karena menimbulkan kerugian-kerugian politis, ekonomis, sosial budaya, hukum, pertahanan keamanan dan agama.
  • Usaha pemberantasan korupsi dengan:
    a. Sikap anti korupsi.
    b. Penerapan asas pemerintahan yang bersih.
    c. Pengadaan hukum dan kelembagaan anti korupsi.
  • Aturan yang mengatur pemberantasan korupsi yaitu:
    a. UUD 1945 pasal 7B ayat (5).
    b. UU No.31 Tahun 2002 pasal 28.
    c. UU No.12 Tahun 2003 pasal 137, 138, dan 139 ayat (2).
    d. UU No.28 Tahun 1999.
    e. UU No.31 Tahun 1999
  • Lembaga anti korupsi di Indonesia, yaitu:
    a. International Corruption Watch.
    b. Masyarakat Transparansi Indonesia.
    c. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.
Bab 4 Demokrasi
  • Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan cratein yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat.
  • Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap ke hidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.
  • Budaya politik masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
    a. Budaya politik parokial
    b. Budaya politik kaula
    c. Budaya politik partisipan
  • Perilaku politik negatif yang diperlihatkan masyarakat, seperti terjadinya kerusuhan di berbagai daerah, bukanlah budaya politik bangsa Indonesia secara keseluruhan, melainkan hanya perilaku negatif se kelompok orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mematuhi hukum yang berlaku.
  • Seorang pemimpin tidak mungkin dipilih begitu saja tanpa syarat tertentu. Pe mimpin adalah perwujudan atau pen jelmaan dari rakyat. Oleh karena itu, banyak kriteria yang harus terlebih dahulu dipenuhi, seperti harus beriman, bermoral, berilmu, terampil, demokratis, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  • Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
  • Asas-asas Demokrasi meliputi:
    a. Kedaulatan di tangan rakyat
    b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
    c. Kekuasaan mayoritas
    d. Hak-hak minoritas
    e. Jaminan HAM
    f. Pemilihan yang bebas dan jujur
    g. Persamaan di depan hukum
    h. Proses hukum yang wajar
    i. Pembatasan pemerintah secara konstitusional
    j. Keragaman sosial, ekonomi dan politik
    k. Nilai-nilai toleransi, kerja sama, dan mufakat
  • Demokrasi dalam cara penyalurannya dibedakan atas:a. Demokrasi langsung ialah demokrasi yang melibatkan semua warga tanpa melalui pejabat yang dipilih atau diangkat, untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan negara.
    b. Demokrasi tidak langsung ialah demokrasi yang melibatkan para warga untuk memilih para pejabat dalam membuat keputusan negara.
    c. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum ialah domokrasi yang melibatkan rakyat untuk memilih para wakilnya di parlemen, tetapi parlemen tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum.
  • Demokrasi ditinjau dari ideologi yang dianut berbagai bangsa di dunia, terdiri dari:a. Demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang dilandasi oleh paham kebebasan individu, dengan mengabaikan kepentingan umum.
    b. Demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang dilandasi paham sosialis/komunis dengan mengutamakan kepentingan negara, tetapi mengabaikan kepentingan perseorangan.
    c. Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi khas Indonesia yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan mengutamakan keseimbangan kepentingan pribadi dan kepentingan umum.
  • Dalam hubungan antar lembaga negara, demokrasi modern terdiri dari:
    a. Demokrasi Parlementer ialah demokrasi yang menunjukkan adanya hubungan yang erat antara badan eksekutif (pemerintah) dengan badan legislatif (badan perwakilan rakyat)
    b. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan ialah demokrasi yang menunjukkan adanya pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif.
    c. Demokrasi dengan sistem referendum ialah demokrasi yang menunjukkan adanya pengawasan rakyat terhadap badan legislatif secara langsung melalui referendum.
  • Nilai-nilai demokrasi Pancasila dijadikan pedoman dan dasar penerapan budaya demokrasi dengan diarahkan melalui keyakinan terhadap Tuhan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • Untuk pencapaian tujuan negara dilakukan secara demokratis yang perlu adanya pemberdayaan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
  • Kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pikiran merupakan perwujudan pelaksanaan kehidupan demokrasi. Hal ini sejalan dengan pengakuan dan jaminan hak asasi bagi warga negara Indonesia.
  • Kebebasan berserikat adalah kebebasan untuk bergabung dalam suatu perkumpulan yang mempunyai dasar tujuan tertentu dan mematuhi aturan-aturan yang ada dalam suatu perserikatan.
  • Kebebasan berkumpul adalah kehendak beberapa orang untuk membahas suatu maksud dalam suatu tempat tertentu, baik terbuka maupun tertutup dengan tidak ada kewajiban untuk terikat sebagai anggota.
  • Kebebasan berpendapat adalah kebebasan untuk menyampaikan pikiran/ ide/gagasan, baik lisan maupun tulisan dalam forum musyawarah atau umum dengan memperhatikan auran-aturan yang berlaku.
  • Organisasi massa adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 
Bab 5 Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan
  • Kedaulatan berasal dari bahasa Arab (daulah) yang artinya kekuasaan tertinggi.
  • Menurut teori perjanjian masyarakat, akan muncul sebuah negara yang kedaulatan nya di tangan raja (Thomas Hobbes) dan kedaulatan yang berada di tangan rakyat (John Locke dan Jean Jacques Rousseau). Dalam negara demokratis maka rakyatlah yang berdaulat dan penguasa-penguasa negara hanya merupakan wakil-wakil rakyat.
  • Kedaulatan terdiri atas kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam, yaitu kedaulatan untuk mengatur fungsi-fungsi alat perlengkapan negara dan kedaulatan ke luar, yaitu wewenang suatu negara untuk melakukan tindakan keluar dengan negara lain.
  • Kedaulatan di Indonesia berada di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 Pasal 1 ayat 2.
  • Pemilu sebagai sarana pelaksanaan demokrasi di Indonesia memiliki asas dalam pelaksanaannya, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  • Partai politik merupakan kekuatan politik yang terlembaga pada tatanan kehidupan masyarakat (infrastruktur politik). Selain itu, dikenal juga kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
  • Abraham Lincoln (1808-1865) menyatakan bahwa demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (democracy is government of the people, by the people, for the people).
  • Kedaulatan artinya kekuasaan yang tertinggi disandarkan atas kekuatan (diktator) dan persetujuan (di negara demokrasi).
  • Teori Kedaulatan:
    a. Teori Kedaulatan Tuhan Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan yang ada pada pemerintahan negara berasal dari Tuhan. Tokohnya antara lain Friedrich Julius Stahl (1802-1861).
    b. Teori Kedaulatan Rakyat. Teori ini menyatakan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyatTokohnya ialah John Locke (1632-1704), Montesquieu (1688 - 1755), dan Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778).
    c. Teori Kedaulatan Negara Teori ini menyatakan bahwa negara adalah suatu kodrat alam, sejak Lahirnya negara, kedaulatan itu ada, maka negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Tokohnya antara lain Paul Laband (1879 - 1958) dan Jellinek (1851- 1911).
    d. Teori Kedaulatan Hukum Teori ini menyatakan bahwa hukum berada di atas segalanya, dan mempunyai martabat lebih tinggi daripada negara. Tokohnya antara lain Prof. Mr Krabbe dan Leon Duguit.
  • Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat dilandasi Pancasila, yang disebut demokrasi Pancasila, dengan berpangkal tolak dari sila keempat Pancasila.
  • Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam pemerintahan terdapat lembaga kekuasaan negara yang terdiri atas:
    a. Lembaga legislatif yaitu MPR yang terdiri atas DPR dan DPD.
    b. Lembaga eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden.
    c. Lembaga yudikatif yaitu kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
    d. Badan Pemeriksa Keuangan.
  • Kekuasaan dan kewenangan masing-masing lembaga sebagai pelaksana kedaulatan tata ruang dalam UUD 1945:
    a. MPR (Pasal 3 ayat [1], [2], [3] dan pasal 8 ayat [3]).
    b. DPR (19 sampai dengan 22 B, pasal 11 ayat [1], pasal 23 ayat [2] dan pasal 23 E ayat [2]).
    c. DPD (pasal 22 C, 22 D, dan 23 E ayat [2]).
    d. Presiden dan Wakil Presiden (pasal 4 sampai dengan 16, 20 ayat [4]
    e. Lembaga yudikatif (pasal 24, 24 A, 24 B, 24 C dan 25).
    f. BPK (pasal 23 E ayat [1] dan [2]).
  • Sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia ialah dengan cara memberikan dukungan, partisipasi dan pengawasan terhadap pemerintahan

Subscribe Untuk Mendapatkan Updata Artikel

loading...

0 Response to "Materi PKN Kelas VIII/8 SMP/MTS Semester 1/2 Lengkap Terbaru"

Post a Comment